Bawaslu dinilai tidak diberi kapasitas yang cukup untuk menghentikan politik uang
Komun.id, JAKARTA – Indonesia perlu mereformasi sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi. Hal itu diungkapkan Ward Berenschot, Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam.
“Smart reform, dengan menganalisis sistem pemilu di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem sehingga tingkat politik uang turun,” kata Ward dalam diskusi online Pilkada 2024: Taruhan Demokrasi Indonesia, sebagaimana dipantau dari Jakarta, Kamis (23/6/2022).
Ia mencontohkan pembenahan sistem pemilu, yang salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum. Peneliti dari Royal Netherlands Institute of Language, State and Anthropology (KITLV) mengatakan, salah satu rujukan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu. regu terbang di India.
“Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberikan kemampuan yang cukup untuk menghentikan politik uang. Saya kira Bawaslu ke depan bisa, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran yang cukup, misalnya dari negara lain,” katanya.
Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya bisa dilakukan kampanye pemilu menjadi lebih murah. Usulan pertama adalah integrasi pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah. Ia menilai integrasi ini bisa dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama daftar partai terbesar di parlemen untuk otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.
Langkah selanjutnya adalah menerapkan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi untuk memilih dan melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai. “Tapi yang menurut saya penting adalah asosiasi ilmuwan politik Indonesia membuat proposal reformasi pemilu dan membawanya ke DPR,” katanya.
Dia menilai para politisi di parlemen akan setuju dengan usulan reformasi pemilu. “Mereka seperti orang yang berjudi sekarang, harus mengeluarkan banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan banyak orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi tidak sehat bagi mereka juga. Saya pikir ada entry point di sana di mana mereka juga ingin mengubah sistem,” katanya.
(AV/JK)
