Komun.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Taliban menolak upayanya untuk membantu dana kemanusiaan. Bahkan penguasa Afghanistan ikut campur dalam pengiriman bantuan ke negara itu.
Menurut laporan Reuters, bank-bank internasional telah waspada terhadap pengujian saksi PBB dan AS sejak Taliban menguasai Afghanistan pada Agustus tahun lalu. Kondisi ini membuat kelompok bantuan berjuang untuk menyediakan cukup uang agar mereka tetap beroperasi.
“Sistem perbankan formal terus memblokir transfer karena penghindaran risiko yang berlebihan, berdampak pada saluran pembayaran dan menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan,” kata kepala bantuan PBB Martin Griffiths kepada Dewan Keamanan, Kamis.
Dalam kondisi ini, PBB telah mencoba untuk memulai sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF) untuk menukar jutaan dolar bantuan ke dalam mata uang Afghanistan untuk mencegah timbulnya krisis ekonomi.
Baca juga:
Usai Surya Paloh, AHY Akan Kunjungi Prabowo di Kertanegara Malam Ini
“Kami telah melihat kemajuan yang terbatas karena perlawanan oleh otoritas de facto. Ini adalah masalah yang tidak akan selesai dengan sendirinya,” kata Griffiths.
Dia mengatakan bahwa sampai sistem perbankan formal Afghanistan dapat beroperasi dengan baik lagi, PBB perlu memastikan bahwa Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan sudah berjalan.
Sementara itu, Griffiths juga mengatakan bahwa sekitar setengah dari kelompok bantuan yang baru-baru ini disurvei oleh PBB melaporkan kesulitan mentransfer dana ke Afghanistan.
Setidaknya dua pertiga dari kelompok bantuan menyebutkan kurangnya uang tunai yang tersedia di Afghanistan sebagai penghalang untuk program mereka.
Griffiths juga mengatakan bahwa otoritas Taliban juga semakin mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan. Meskipun mereka sebelumnya telah berjanji kepada pejabat PBB pada bulan September bahwa mereka tidak akan melakukannya.
Baca juga:
Wirda Mansur Tak Kenal BTS Tapi Ngaku Bertemu, Netizen Otomatis Bandingkan Dengan Luna Maya
“Otoritas nasional dan lokal semakin berusaha memainkan peran dalam memilih penerima manfaat dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan tingkat kebutuhan yang hampir universal,” katanya.
(AV/JK)
