Komun.id – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendukung penelitian vaksin tuberkulosis sebagai salah satu upaya pengendalian penyakit yang membebani dunia.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengungkapkan, investasi negara G20 diperlukan untuk mendanai program pencegahan penyakit Tuberkulosis (TB).
“Saya berterima kasih atas perhatian G20 terhadap TB dan resistensi antimikroba, manufaktur lokal, dan perlunya pendekatan One Health karena disrupsi sistem kesehatan,” kata Tedros Adhanom Ghebreyesus saat berpidato di agenda The 1st Health Ministers. Meeting (HMM) di Hotel Marriott, Yogyakarta.
Di masa pandemi COVID-19, kata Tedros, TB menjadi penyakit yang merajalela di masyarakat.
Baca juga:
WHO: Biaya Perkuat Keamanan Kesehatan Global Capai Rp 459 Triliun Setahun
“Sejak tahun lalu untuk pertama kalinya dalam satu dekade, tren ini membutuhkan investasi dalam negeri dengan dukungan internasional untuk memperluas akses ke layanan pencegahan, diagnostik dan pengobatan,” katanya.
Selain itu, investasi juga diperlukan dalam penelitian vaksin yang efektif dan terjangkau, perawatan diagnostik yang cepat dan terjangkau, tambah Tedros.
WHO menyoroti resistensi antimikroba (AMR) atau kondisi saat virus TB berubah, sehingga resisten terhadap obat yang diberikan. Jika dibiarkan, risiko penyebaran penyakit dan kematian menjadi lebih tinggi.
Menurut Tedros, WHO mendorong pengembangan vaksin TB baru untuk mengobati kondisi tersebut. “WHO juga menghargai fokus G20 pada resistensi antimikroba dan kami berharap dapat mendiskusikan topik ini dengan G20,” katanya.
Tedros mengatakan WHO bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Organization for Animal Health (WOAH) untuk mewujudkan pendekatan One Health atau keselarasan antara manusia, hewan dan lingkungan.
Baca juga:
Dihadapan Dirjen WHO, Indonesia Ajak Negara G20 Bangun Ketahanan Sistem Kesehatan
“One Health adalah salah satu prinsip panduan dari perjanjian internasional baru tentang pandemi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons yang sedang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota,” katanya. [ANTARA]
(AV/JK)
