Home Forums Blogs Photos People Search Chat Help About Ads Articles Chat Events Files More
Freeport Mengancam Indonesia Melawan
 
Welcome to the Community!
News

Freeport Mengancam Indonesia Melawan

Pemerintah mengumumkan perubahan status operasi Freeport dari status KK menjadi status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari lalu. Perbedaan kedua status operasi tersebut adalah posisi negara dengan perusahaan dalam KK setara, sedangkan dalam IUPK posisi negara yang diwakili pemerintah lebih tinggi selaku pemberi izin. Dalam IUPK, skema perpajakan bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan juga dikenai kewajiban melepas sahamnya sedikitnya 51 persen kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, hanya perusahaan pemegang IUPK yang bisa mengekspor konsentrat.

Freeport Mengancam

Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. secara resmi menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK).

Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).

Bersamaan dengan hal ini, Adkerson membantah bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Grasberg, Papua itu tak akan melangkah ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat. Namun, perusahaan menyiapkan langkah arbitrase bila dalam 120 hari ke depan tak dapat memecahkan perbedaan dengan pemerintah.

 

Indonesia Melawan

Jokowi: "Kalau Freeport Sulit Diajak Berunding, Saya Akan Bersikap"

 Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia.

"Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap," ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017) pagi. Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait.

"Sekarang ini biar menteri dulu," ujar Jokowi.

Gebrakan Jokowi tepat saat isu Ahok menjadi melebar ke luar DKI, seakan-akan Jokowi memangmemanfaatkan suasana ini agar Jokowi lebih terfokus ke PT. Freeport agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Serangan Jokowi terhadap PT. Freeport bukan hal yang tiba-tiba, sebelum memulai permainan, Jokowi harus mencari sekutu yang kuat untuk menghadapi PT. Freeport, karena tidak main-main, PT. Freeport adalah PT yang dikelolah oleh Amerika, negara yang kuat dalam politik internasional. Dan sekutu kuatnya adalah Putin, Beruang Eropa, negara yang berani secara terang-terangan melawan Amerika.

Jokowi menggandeng Cina, sehingga secara tidak sadar, posisi Jokowi menegaskan, bahwa dirinya berada di pihak Timur dari pada pihak Barat. Hal ini bukan tanpa resiko, Barat dengan mudah menebarkan isu ke Indonesia agar Indonesia terpecah belah.

Sedangkan di dalam negri,  mengangkat Tito Karnavian dan Panglima Gatot. Kapolri dan Panglima TNI siap menjaga bangsa dan negara dari serangan luar dan dalam.  Bayangkan, Jokowi mampu mengancam PT. Freeport yang notabennya negara dalam negara. Jokowi ingin PT. Freeport tunduk kepada aturan RI. Jika tidak, apa kata Jokowi? “Silahkan pergi dari Indonesia!

 

PBNU Pasang Badan Hadapi PT Freeport, Ayo ikut Dukung

KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU "Freeport harus tunduk pada Undang-undang di Indonesia dan tidak semaunya sendiri.".

Kiai Said Aqil menyampaikan pernyataannya itu di Kantor PBNU usai bertemu Ignatius Jonan Menteri ESDM di Kantor Kementrian ESDM, Senin (20/2/2017).
PBNU sebagai kelompok yang selalu berada di belakang pemerintah sebagai mitra masyarakat berkewajiban mengawal kebijakan pemerintah menghadapi PT Freeport yang akan menggugat pemerintah Indonesia ke peradilan internasional.

Save

Save

Save

24.02.2017
 

Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
   Comment Record a video comment
 
 
 
     
Actions
Rating
1 votes
Recommend
Back to Top